RSS

Post Tagged Apa Isi Dari Kebijakan Politik Etis

Reposisi Tren ICT Dalam Bidang Kajian Teknologi Pendidikan

28 Oct 2011 - kebijakan ini memang menge­mukakan bahwa dikeluarkannya kebijakan ini adalah utamanya untuk mengenal­kan dan mengesahkan bahwa profesi teknologi pendidikan masuk dalam formasi ke­pe­gawaian negeri. Hal yang utama adalah: harus ada yang mengurus ranah pekerja­an TP di dalam instansi pemerintah (dalam Peraturan Menpan tersebut memang tidak terdapat klausul yang secara khusus memberi amanat agar Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran ini harus ada di sekolah-sekolah, kampus dan sejen ... politik dan lainnya. Masalah-masalah itu pun tidak muncul hanya oleh satu sebab atau satu variabel yang kemudian dapat dipandang dari satu paradigma keilmuan saja. Lebih dari itu, masalah-masalah tersebut muncul karena banyak sebab dan oleh karenanya tidak dapat tidak, harus dikaji dan diselesaikan dengan menggunakan banyak paradigma keilmuan yang ada. Oleh karena itu, mutlak hal yang harus dikuasai dalam meng­imple­mentasikan teknologi dalam pendidikan tidak sekadar paham teknologi dan peda ... etis (ethical practice) dalam memfasilitasi pembelajaran. Selain itu agaknya masyarakat awam, bahkan termasuk para guru dan dosen relatif menganggap teknologi hanya sebagai alat-alat elektronik, terutama komputer; sedangkan cara, strategi, metode, pendekatan, manajemen, dan sejenisnya tidak dianggap sebagai teknologi. Intinya adalah: teknologi berbentuk barang fisik yang canggih, yang bukan barang fisik tidak dapat disebut sebagai teknologi. Inilah pemahaman yang kurang tepat namun sudah kaprah ...
Pendahuluan Di kalangan mahasiswa jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (KTP) pada umumnya, dan terutama yang secara intens saya perhatikan secara khusus, yakni pada Program Studi TP di Universitas Negeri Semarang (Unnes), menggejala se­buah kegelisahan karena Fakultas Teknik mendirikan jurusan Pendidikan Tekno­logi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pun agaknya demikian pula, Fakultas Teknik membuka Jurusan Pendidikan TIK. Lalu saya pikir apa hubungannya antara TP dan pendirian jurusan Pendidikan TIK? Bagi saya kegelisahan tersebut sebenarnya tidak berdasar ketika tata nilai pema­haman paradigmatik tentang TP dan TIK dapat dipahami dengan baik, dan juga diimplementasikan dengan tepat di lapangan. Kegelisahan tersebut terjadi karena mahasiswa TP merasa khawatir ter­hadap peluang kerja mereka akan makin sempit ketika dibuka jurusan pendidikan TIK. Agaknya terdapat pemahaman bahwa jurusan pendidikan TIK nanti para lulusannya akan mengambil lahan pekerjaan yang selama ini menjadi wilayah dari lulusan TP. Sementara itu, pada internal TP sendiri, sampai sekarang masih meng­alami “ketidakjelasan” pekerjaan dalam institusi pendidikan. Dikeluarkannya Per­aturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) No. PER/2/M.PAN/ 3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya, yang agaknya menjadi secercah harapan bagi warga TP untuk turut dapat mengisi formasi guru TIK di sekolah-sekolah, ternyata juga sekadar menjadi peraturan tanpa implementasi berarti. ...
Read More


Download as : MsWord 2003 | PDF
1



Checkpagerank.net